Persepsi Buruk Kinerja Jokowi di Bidang Hukum

Persepsi Buruk Kinerja Jokowi di Bidang HukumFoto : antaranews.com
Persepsi Buruk Kinerja Jokowi di Bidang Hukum

SEURAMOE KAKARTA - Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO), kinerja pemerintah RI dalam bidang hukum dan keamanan mendapatkan persepsi buruk. Persepsi buruk ini, berdasarkan survei tersebut dipengaruhi penilaian bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi-Ma'ruf lemah.

Berdasarkan survei tersebut, 56 persen menyatakan kinerja di bidang hukum buruk. Bahkan, delapan persen responden menyebut kinerja hukum dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ini buruk. Hanya 29 persen yang menganggap baik, dan tujuh persen lainnya menilai sangat baik.

Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, ada sejumlah faktor korupsi yang menyebabkan persepsi buruk tersemat dalam penegakan hukum. "Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat," kata Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (29/10).

Dalam survei yang melibatkan 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi itu, 62 persen menyatakan ketidakpuasan dalam pemberantasan korupsi.  Selain korupsi, sebanyak 56 persen responden tidak puas dengan independensi penegak hukum.

Sebanyak 52 persen merasa tidak puas dengan kebebasan berpendapat. Kemudian 48 persen merasa tak puas dengan kualitas kebijakan. Kemudian 36 persen lainnya merasa tidak puas dengan aspek penegakkan hukum lainnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memberikan rapor merah terhadap kinerja Jokowi di bidang pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai saat munculnya revisi UU KPK melalui UU nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan korupsi. UU tersebut dianggap mengebiri kekuatan KPK.

Hal ini bahkan diperburuk dengan seleksi pimpinan KPK yang akhirnya dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak. Seorang perwira Polri yang sebelumnya memiliki perkara kode etik di KPK, Firli Bahuri justru terpilih menjadi Ketua KPK.

"Sejarah kemudian mencatat bahwa KPK sebagai anak kandung reformasi berhasil dibuat tidak bertaji oleh Jokowi. KPK pascarevisi semakin terpuruk kondisinya karena seleksi pimpinan KPK yang juga sangat bermasalah," demikian pernyataan ICW yang dikirimkan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Republika.co.id.

ICW dan Transparency International Indonesia mencatat, setidaknya ada tiga problematika di kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mulai dari pengelolaan internal kelembagaan, penindakan, maupun pencegahan. "Seluruh problematika itu tak bisa dilepaskan begitu saja dari figur Pimpinan yang pada periode lalu dipilih oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR," kata Kurnia.

Sampai pertengahan tahun setidaknya terdapat empat lembaga survei yang menyebutkan KPK kini tidak lagi menjadi lembaga kepercayaan publik. Para penegak hukum lain terkait korupsi juga dinilai ICW tidak jauh berbeda.

Salah satu indikator yang dapat digunakan di antaranya adalah performa buruk Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam kasus buronan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra. Kasus ini menyeruak ke tengah publik pada pertengahan tahun, yang mana ditemukan adanya persekongkolan para penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan Agung.

Komentar

Loading...