Rapor Merah 100 Hari Prabowo-Gibran: Sederet Menteri Berkinerja Buruk hingga Tak Terlihat Kerja
JAKARTA - Menjelang 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah lembaga merilis hasil studi dan survei tentang kinerja menteri di Kabinet Merah Putih. Salah satunya, Center of Economic and Law Studies (Celios).
Dalam laporan “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran,” Celios menyoroti lima menteri dengan kinerja terburuk. Mereka adalah Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa Yandri Susanto.
Pigai berada di posisi terburuk dengan nilai minus 113 poin. Budi Arie menyusul di posisi kedua dengan minus 61 poin. Bahlil di posisi ketiga dengan minus 41 poin, Raja Juli di posisi keempat dengan minus 36 poin, dan Yandri di posisi kelima dengan minus 28 poin.
"Penilaian ini menunjukkan perlunya penataan ulang dan potensi reshuffle untuk memperbaiki kebijakan pemerintah," ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Wahyudi Askar, yang dikutip Suara.com pada Kamis (23/1/2025).
Celios melakukan studi evaluasi kinerja kabinet Prabowo-Gibran menggunakan metodologi survei berbasis expert judgment. Panelisnya terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. Mereka memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dan akses langsung untuk mengamati pejabat publik serta menganalisis kebijakan dan program pemerintah.
Peneliti hukum Celios, Muhamad Saleh, menyebut skor terendah Pigai sebagai menteri dengan kinerja terburuk mencerminkan kritik signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM. Selain itu, Pigai sering terlibat kontroversi, mulai dari permintaan anggaran Rp20 triliun hingga pernyataan soal memiliki tiga pacar.
Menurut Saleh, secara umum, performa Hukum dan HAM dalam pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan hasil yang baik. Ada lima masalah utama: wacana amnesti koruptor, agresivitas aparat kepolisian, multifungsi TNI, stagnasi kualitas HAM dan kebebasan sipil, serta ketidakefektifan regulasi dan birokrasi.
Komentar