Tekait Eks HGU PT CA

BPN Aceh Terkesan Abaikan SK Menteri dan Putusan MA

BPN Aceh Terkesan Abaikan SK Menteri dan Putusan MA
Pembahasan Lahan eks HGU PT, Pemkab Abdya dan BPN Aceh serta BPKP Aceh. Senin (4/10/2021) |FOTO: SEURAMOE / JULIDA FISMA.

SEURAMOE ACEH | Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh terkesan mengabaikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tataruang/BPN dan amar keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait eks lahan PT CA di Aceh Barat Daya (Abdya).

Dalam Surat Keputusan Menteri ATR/KaBPN No 25 /HGU/KEM-ATR/BPN/III/2009 yang dikeluarkan 29 Maret 2019 lalu tertulis, memberi perpanjang HGU untuk 2002 hektar sesuai peta bidang tanah.

Kemudaian, juga disebutkan sebagian HGU seluas kurang lebih 5.513 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Selanjutnya, kurang lebih 4551 hektar menjadi tanah objek Reforma Agaria dan seluas 960 sebagai lahan plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan.

Sejak keputusan tersebut dikeluarkan, hingga kini BPN Aceh belum juga menindak lanjuti keputusan Menteri tersebut.

Tidak hanya itu, salinan amar keputusan MA yang ditayangkan secara resmi juga tidak kunjung ditindak lanjut.

Halaman12

Komentar

Loading...