Persidangan III 2025 tentang penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Bupati

"Adapun program dan kegiatan prioritas lainnya yang tertuang dalam RAPBK tahun 2024, diantaranya penciptaan kesempatan kerja"

Rencana APBK perubahan dilaksanakan dengan baik serta memperhatikan skala priorita

Anggaran harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak tumpang tindih

“Khususnya kegiatan fisik, hendaknya dapat dilaksanakan tepat waktu,” kata Zahara Hasma SP

Fraksi Golkar SIRA berpandangan penyusunan APBK Perubahan tidak terkesan ‘asal jadi’

Rapat dihadiri 19 orang anggota dewan dan dipimpin Wakil Ketua II, Hj Puji Hartini ST MM

“Saya berani taruhan, Nagan Raya kedepan akan dimpimpin oleh perempuan,” kata seorang tokoh

Ketiga nama Pj diajukan oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRK Nagan Raya

HM Jamin Idham SE dan Chalidin SE dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada 9 Oktober 2017 silam.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LKPJ Kepala Daerah hanya bersifat laporan

Penolakan itu sebagai citra buruk bagi Bupati Nagan Raya jelang akhir masa jabatannya

“Maka Fraksi Golkar-SIRA menolak Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun 2020"

“Untuk lebih jelas tolong hubungi Teuku Abdul Rasyid, karena beliau yang akan menanganinya”

“UU itu mencederai hak buruh di Indonesia termasuk (kaum buruh) di Nagan Raya,” kata Marhaban