DPRA Tolak Jawaban Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah

DPRA Tolak Jawaban Plt Gubernur Aceh Nova IriansyahSEURAMOE | JULIDA FISMA
Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT.

SEURAMOE BANDA ACEH - DPRA memutuskan menolak seluruh jawaban Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, atas hak interpelasi dewan dalam rapat paripurna lanjutan terkait hal tersebut di Gedung DPRA, Selasa (29/9/2020). Rapat yang dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, didampingi tiga wakil ketua yaitu Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin, tersebut turut dihadiri Plt Gubernur. 

Pada rapat paripurna sebelumnya, Nova sudah menyampaikan jawaban atas hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian besar anggota DPRA. "DPR Aceh menolak seluruh jawaban/tanggapan Plt Gubernur Aceh atas hak interpelasi yang diajukan," kata Juru Bicara (Jubir) Pengusul Hak Interpelasi, Irfannusir, dalam rapat paripurna tersebut.

Sebelum menyampaikan kesimpulan, anggota DPRA dari Fraksi PAN ini bersama TR Keumangan (Fraksi Golkar), secara bergantian membacakan tanggapan dewan sebanyak 23 halaman terhadap jawaban Plt Gubernur. Tanggapan untuk 16 jawaban Plt Gubernur itu memuat empat kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang disampaikan setelah semua penjelasan pengusul hak interpelasi dibacakan yaitu: Pertama, Pemerintah Aceh sangat tak profesional dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, karena ada beberapa pertanyaan yang sengaja tidak dijawab. Kedua, Pemerintah Aceh tidak sistematis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.

"Jawaban tersebut tidak berurutan sebagaimana mestinya, bahkan jauh dari subtansi persoalan yang dipertanyakan dalam interpelasi," kata Irfannusir. 

Ketiga, Jawaban Plt Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA ditemukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagai Gubernur, mengingkari sumpah jabatan, dan melanggar larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur serta melanggar etika pemerintahan.

Keempat, DPRA menolak seluruh jawaban atau tanggapan Plt Gubernur Aceh atas hak interpelasi yang diajukan. "Berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut, DPRA akan menggunakan hak lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan," ungkap Irfannusir.

Komentar

Loading...