Untuk Kelola Anggaran Kesehatan

DPRA Desak Pemerintah Bentuk BPJKA di Tahun 2021

DPRA Desak Pemerintah Bentuk BPJKA di Tahun 2021Foto : antaranews.com
DPRA Desak Pemerintah Bentuk BPJKA di 2021, untuk Kelola Anggaran Kesehatan.

Bahkan warga Aceh yang sakit juga bisa dirujuk ke rumah sakit di luar negeri, serta keluarga pendamping pasien juga bisa diberikan dana pendamping untuk memenuhi kebutuhan pasien dan pendamping selama berobat di luar negeri, katanya.

“Kalau dana kesehatan ini kita kelola sendiri, maka jika suatu saat terjadi krisis keuangan seperti yang terjadi selama ini, maka Aceh tidak akan terdampak. Karena kita sudah memiliki lembaga resmi yang mengurus layanan kesehatan masyarakat Aceh secara mandiri,” katanya menegaskan.

Untuk itu, DPRA pada awal tahun 2021 mendatang akan memanggil Pemerintah Aceh bersama BPJS Kesehatan untuk membicarakan persoalan tersebut.

Karena menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dengan jelas disebutkan, apabila ada penggunaan uang diatas Rp2 miliar maka harus ada persetujuan DPRA untuk melakukan kerjasama atau pengelolaannya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya belum mengetahui rencana DPR Aceh untuk mendorong adanya pembentukan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Aceh (BPJKA) pada tahun 2021.

“Saya belum tahu, masih menunggu kebijakan gubernur,” kata Hanif singkat.(*)

Komentar

Loading...