Soal Banyak Aset Bakal Jadi "Rumah Hantu" Begini Tanggapan Pemkab Pidie Jaya

Soal Banyak Aset Bakal Jadi "Rumah Hantu" Begini Tanggapan Pemkab Pidie Jaya
Salah satu bangunan mangkrak di Kabupaten Pidie Jaya. Senin (17/5/2021) FOTO : SEURAMOE / FACHRUl RAZI.

SEURAMOE MEUREUDU - Pemerintah Pidie Jaya melalui intas Kelautan  dan Perikana (DKP) setempat mengemukakan sejumlah aset yang terbengkali umumnya merupakan milik Pemerintah Aceh.

Hal tersebut diakui Kadis DKP Pidie Jaya, Burhanuddin kepada seuramoeaceh.com Senin (17/5/2021) saat disambangi diruang kerjanya.

"Aset-aset yang mangkrak itu umumnya dibawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh," imbuhnya.

Untuk itu sebut Burhanuddin, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DKP Propinsi Aceh, agar fasilitas negara yang terbengkalai segera difungsikan kembali.

"Seperti gudang garam di paru itu dibangun dengan dana APBN dan itu sudah menjadi hak milik desa. Artinya, Kita di Kabupaten hanya sebagai pengontrol tidak berhak ikut campur walau itu diakui mangkrak," ulasnya.

Untuk bangunan Komplek PPI Panteraja itu masih hak milik Provinsi Aceh dan hingga kini belum dilakukan serah terima.

Terpisah, Kabid Perdangangan Disperindagkop Pidie Jaya Azhariadi, mengaku akan mengoperasikan kembali pasar ikan dan pertokoan yang mangkrak.

" Setelah kita berkoordinasi pasti akan kita aktifkan kembali sesuai dengan fungsi bangunan masing-masing," demikian tutupnya.(*)

Komentar

Loading...