Pemkab Aceh Jaya Sahkan Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Aceh Jaya terus berupaya membuat kebijakan dan melaksanakan program-program yang berorentasi pada pemenuhan hak anak dan perempuan baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat, dan memberikan upaya terbaik dalam perlindungan hukum.
"Sebagai wujud komitmen kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Jaya, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak juga tertuang dalam visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah kabupaten aceh jaya tahun 2017-2022," ungkapnya.
Tgk Yusri S berharap semua pihak agar sama-sama memperjuangkan capaian Aceh Jaya menjadi kabupaten layak anak (KLA) tahun 2021, sehingga fokus pengembangan dan pertumbuhan anak yang memenuhi segala aspek dapat terwujud.
"Mudah-mudahan dengan terbentuknya qanun perlindungan perempuan dan anak akan memberikan semangat baru bagi semua pihak untuk terus berupaya dalam menghormati hak asasi manusia khususnya bagi perempuan dan anak," pungkasnya.
Komentar