Media Amerika Serikat Soroti Kunjungan Menhan Prabowo ke Pentagon

Media Amerika Serikat Soroti Kunjungan Menhan Prabowo ke PentagonFoto : Republika
IlustrasiMedia Amerika Serikat Soroti Kunjungan Menhan Prabowo ke Pentagon

SEURAMOE LUAR NEGERI -- Selama dua dekade, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, adalah seorang paria (kasta terendah dalam masyarakat India) dalam urusan internasional, begitu laporan The New York Times pada Rabu (14/10).

Prabowo, yang pernah menjadi menantu Presiden ke-2 RI Suharto, yang meninggal pada 2008, disalahkan atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Kopassus yang dipimpinnya. Di bawah Presiden Bill Clinton, George W Bush, dan Barack Obama, Prabowo dilarang mengunjungi Amerika Serikat (AS).

Tapi sekarang, Prabowo adalah menteri pertahanan Indonesia, dan larangan memasuki AS telah dicabut. Atas undangan Menteri Pertahanan AS Mark T Esper, Prabowo dijadwalkan tiba di Washington, dan diharapkan bertemu dengan pejabat tinggi di Pentagon pada Kamis (15/10)

Bagi Prabowo, yang akan berusia 69 tahun pada Sabtu (17/10), dalam perjalanannya ke AS, kunjungan tersebut adalah puncak dari pencariannya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kehormatan. Bagi Washington, Indonesia begitu penting karena merupakan sekutu AS yang berpotensi penting melawan China (dalam kasus Laut China Selatan).

Hanya saja, kebijakan itu menandakan degradasi urusan hak asasi manusia (HAM) ke masalah diplomatik kecil. "Larangan yang diterapkan Menteri Prabowo telah dicabut, dan dia akan mengunjungi AS untuk membahas kerja sama,” kata Juru Bicara Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro.

Amnesty International dan enam kelompok HAM lainnya meminta pemerintahan Donald Trump untuk membatalkan kunjungan Prabowo, dengan alasan hal itu dapat melanggar aturan AS sendiri tentang masuknya orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM. Langkah itu juga merusak upaya di Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang, sejak 2000, memasuki AS, karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran HAM," begitu pernyataan sikap kelompok peduli HAM dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo. Keputusan Departemen Luar Negeri AS baru-baru yang mencabut larangan Prabowo Subianto (mendapatkan visa) adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama.

Halaman12

Komentar

Loading...