MaTA: DPR Baru Harus Mampu Lepas dari Oligarki Partai
SEURAMOE BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengucapkan
selamat atas pelantikan anggota DPRA periode 2019-2024 yang akan dilaksanakan
pada 30 Sepetember 2019.
Ini merupakan langkah awal bagi anggota DPRA terpilih untuk bekerja
memperjuangkan aspirasi konstituennya dan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi mengatakan, DPRA
terpilih harus memiliki dan menanamkan komitmen antikorupsi dalam menjalankan
tugasnya sebagai wakil rakyat.
Lanjutnya, harus mampu melahirkan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang
tidak diskriminatif untuk menjawab setiap kegelisahan masyarakat.
"Dan yang paling penting adalah peka terhadap kondisi ril di
lapangan," ujarnya melalui rilis yang disampaikan Minggu (29/9/2019).
Disisi lain, MaTA juga berharap DPRA baru ini harus mampu melepas diri
oligarki partai. Tanpa itu, jangankan perubahan besar yang dijanjikan saat
kampanye dulu, perubahan kecil pun takkan mampu dilakukan.
"Selama ini MaTA melihat, DPRA bukanlah orang yang bebas dalam
pengambilan keputusan tapi sudah diatur sedemikian rupa oleh partai,"
katanya.
Berdasarkan daftar anggota DPRA terpilih yang telah dirilis oleh KIP Aceh,
peta dominasi partai politik sudah berubah. Perubahan itu hal yang lazim dalam
demokrasi.
Karena hal terpenting adalah bagaimana anggota dewan baru ini melakukan
konsolidasi bersama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan benar-benar
menjadi lembaga yang mengawasi kerja-kerja pemerintah.
Selama ini MaTA melihat, keberadaan DPRA secara kelembagaan telah menjalankan 3 fungsi yang melekat padanya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting.
"Namun, itu semua belum dilakukan secara optimal. Kesannya selama ini,
DPRA menjadi “stempel” pemerintah tanpa dibarengi kekuatan opisisi yang
kuat," ungkapnya.
Sebagai contoh, usulan anggaran untuk tahun 2020 yang diajukan pemerintah
yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)
2020.
"Pengesahannya tanpa ada mekanisme pembahasan yang ketat oleh DPRA sehingga memberi kesan DPRA “meng-iya-kan” semua usulan yang disampaikan oleh pemerintah," katanya lagi.
*Perwakilan Perempuan
Berdasarkan catatan MaTA, jumlah anggota DPRA dari kalangan perempuan yang
terpilih pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan pada periode
sebelumnya.
Pada periode sebelumya kalangan perempuan yang terpilih menjadi anggota
perlemen berjumlah 12 orang, sedang periode ini hanya 9 orang.
Ini menjadi tantangan sendiri bagi anggota DPRA dari kalangan perempuan.
Meski jumlahnya menurun dibandingkan periode sebelumnya, namun MaTA berharap
kehadirannya dapat memberi warna untuk mendorong perubahan.
"Anggota DPRA periode ini harus lebih terasa kehadirannya dibandingkan
pada periode sebelumnya," tambah Baihaqi. (Hafiz)
Komentar