Bupati Gorontalo dan Keluarga Suluk di Dayah Darul Ihsan Labuhan Haji Aceh Selatan

SEURAMOE BANDA ACEH - Bupati Gorontalo, Prof Dr Ir H Nelson Pomalingo MPd, bersama keluarga dan staf mengikuti suluk di Dayah Darul Ihsan Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada 23-25 April 2021.
Kehadiran Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo bersama tujuh lainnya yang terdiri atas keluarga dan stafnya itu untuk mengikuti suluk ini ikut diterima Bupati Aceh Barat, H Ramli MS.
Selain itu, tentu juga Pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara, Abuya Syekh H Amran Waly Al-Khalidy yang juga Pimpinan Dayah Darul Ihsan Labuhan Haji ini.
"Tentu kehadiran Bupati Gorontalo dan rombongan yang datang jauh dari wilayah timur Indonesia ini ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana suluk di Aceh.
Khususnya suluk di Dayah Darul Ihsan pada Ramadhan 1442 Hijriah ini," kata Tgk Ilyas, pengurus MPTT-Indonesia Wilayah Aceh dalam siaran pers dikirim kepada wartawan.
Menurut Tgk Ilyas, Bupati Gorontalo, Prof Dr Ir H Nelson Pomalingo MPd, saat ini juga menjabat Penasihat MPTT di wilayah Indionesia Timur.
Oleh karena itu, kata Tgk Ilyas, pada kesempatan itu, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo juga berjanji akan membangun 19 Posko Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) di seluruh daerah di Gorontalo.
Nelson juga menyatakan sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Abuya Syekh H Amran Waly Al-Khalidy dan pengurus MPTT-I Aceh yang telah dua kali membuat muzakarah MPTT Se-Asia Tenggara di Gorontalo.
Dengan demikian semakin memberikan inspirasi dan menambah ilmu tauhid dan tasawuf kepadanya.
"Kami dari Gorontalo yang dijuluki Serambi Madinah dan Aceh sebagai Serambi Mekah dapat dipertautkan untuk peradaban dan kemajuan Islam masa mendatang," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Gorontalo ini.
Tgk Ilyas menambahkan seperti diketahui, Dayah Darul Ihsan Labuhan Haji setiap Ramadhan mengadakan sulok selama bulan suci itu.
Tahun ini, lebih dari 2.000 orang hadir untuk mengikuti kegiatan sulok dari berbagai latar belakang.
Mulai dari pejabat eksekutif, seperti Bupati/Wali Kota, Anggota DPRK sejumlah kabupaten/kota, pengusaha, birokrat, dan masyarakat biasa.
Tentu kegiatan yang dilakukan secara berganti-gantian ini tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Protkes Covid-19. (*)










Komentar