Beginilah Mekanisme Demokrasi, Anda Masih Percaya?
Tahapan ini bisa:
• Berlangsung bertahun-tahun.
• Dibekukan karena “bukan prioritas”.
• Dihapus begitu saja tanpa penjelasan.
Tahap 5: Pidato dan Voting, tapi Udah Diatur
Akhirnya kamu presentasi RUU-mu di rapat paripurna. Kamu pidato 3 jam. Penuh data hukum, moralitas, sesuai etika, pro rakyat dengan pidato penuh semangat.
Kamu merasa seperti pahlawan. Tapi orang-orang di ruangan itu:
• Main HP.
• Ngobrol sendiri bahkan ada yang tidur.
• Udah bawa skrip dari fraksi masing-masing.
Voting pun dilakukan. Dan seperti yang kamu duga… RUU-mu ditolak dalam 10 detik.
Karena mereka sebelum datang sebelum kamu presentasi mereka udah punya keputusan sendiri dari fraksinya, udah nggak sepakat dari awal. Bukan karena isinya buruk. Tapi karena kamu tidak cukup “powerful”.
Tahap 6: Rakyat? Gak Pernah Dilibatkan
Rakyat?
• Gak tahu apa yang sedang dibahas.
• Gak punya akses ke dokumen resmi.
• Gak bisa interupsi.
• Gak bisa voting.
• Gak bisa veto.
Rapat pembahasan RUU dilakukan di ruang tertutup, atau terbuka tapi penuh istilah hukum. Disiarkan tanpa promosi. Tidak disosialisasikan. Yang tahu? Cuma media elite dan LSM tertentu.
Dan kalau rakyat ribut di luar, paling-paling disebut: “Gak paham proses hukum. Masih emosional.”
Tahap 7: Kalau Lolos Semua, Presiden Bisa Tolak
Misal, ajaibnya RUU kamu disetujui DPR. Masih ada 1 tahapan lagi: Presiden bisa tidak tanda tangan.
• Tanpa tanda tangan, RUU tetap berlaku dalam 30 hari.
• Tapi… implementasinya tergantung pemerintah.
Kalau pemerintah:
• Tidak keluarkan Peraturan Turunan,
• Tidak alokasikan anggaran,
• Tidak mengawasi pelaksanaan…
Maka UU itu cuma kertas. Tidak berdampak apa-apa. Kesimpulan: Sistem Ini Dirancang Agar Rakyat Tidak Pernah Menang
• RUU bagus bisa gagal di 1000 titik.
• Satu RUU bisa nunggu 10 tahun untuk disahkan.
• Dan bisa gagal hanya karena “nggak disetujui fraksi”.
Sedangkan RUU pesanan pengusaha?
Bisa masuk Prolegnas pagi hari, dibahas sore, diketok malam, disahkan tengah malam. Itulah Demokrasi:
sistem yang tidak peduli benar atau salah, sistem yang tidak menimbang pro rakyat tapi tidak tapi hany berdasarkan voting suara.
Demokrasi juga menciptakan ilusi seolah olah segala keputusan dibuat oleh rakyat dan diwakili oleh rakyat padahal sebenarnya, mereka membajak nama rakyat dengan nama demokrasi “perwakilan”, di mana suara ribuan orang diwakili satu orang DPR.
Pertanyaannya kenapa seringkali aturan yang di buat tidak mewakili rakyat, rakyat mana yang setuju sama RUU TNI, masyarakat mana yang setuju harga bbm naik ?
Setelah tahu sistem ini, saya kira tawaran nakal dari temen temen radikalis untuk meninggalkan demokrasi karena tidak sesuai dengan Islam sepertinya itu nggak salah salah amat. Bahkan Plato, Aristoteles dan para filsuf banyak yang gak suka sama sistem demokrasi ini.(*)
Komentar