Bantah Menteri Bahlil, Diaspora Indonesia Turkey Tolak Pilpres 2027
Istimewa“Narasi perpanjangan masa jabatan presiden justru dapat mengganggu stabilitas dan memunculkan kegaduhan politik baru apabila diusulkan menjadi rencana amandemen UUD 1945 di parlemen," ungkapnya.
Alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut menilai yang paling penting adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi terutama di akhir masa jabatan periode kedua kepemimpinannya.
“Saat ini yang paling penting dilakukan adalah masyarakat memiliki persepsi dan memori baik terhadap prestasi kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahwa, Pak Jokowi memberikan legacy yang baik selama masa pemerintahannya seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan kesejahteraan, omnibus law, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” tambahnya
Caraka Muda Nusantara kemudian menilai pada pilpres 2024 Indonesia membutuhkan suksesor kepemimpinan yang memiliki kapabilitas dalam penanganan ekonomi, apalagi di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Seperti yang dilihat di pengalaman banyak negara, kapabilitas dalam penanganan ekonomi menjadi kriteria kunci yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam pilpres 2024," cetusnya
“Figur-figur nasional yang memiliki dukungan kuat partai politik, jam terbang tinggi dalam pemerintahan dan keahlian dalam penanganan ekonomi menjadi kandidat capres yang layak dipertimbangkan menjadi pemimpin Indonesia berikutnya," tutup Wibisono.(**)
Komentar