Tetapkan Harga Sawit, IPNR : DPRK Dan Pemkab Nagan Raya Langgar Aturan
SUDUT SUKA MAKMUE – Ikatan Pemuda Nagan Raya (IPNR) mengaku kecewa dengan sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya terkait keputusan yang diambil dalam rapat bersama dengan pihak perusahaan terkait harga sawit yang anjlok di kabupaten setempat.
Hal tersebut disampaikan ketua IPNR Ishani, dimana ia menilai keputusan yang diambil oleh Pemkab dan DPRK bertentangan dengan Permentan no 14 tahun 2013 dan Pergub Aceh no 39 tahun 2015.
“keputusan yang diambil dalam rapat tersebut sangat bertentangan denga peraturan yang ada” jelasnya kepada Sudutnews via pesan WhatsApp. Kamis 919/7/2018)
Pelanggaran tersebut dikata Ihsani terletak pada keputusan petapan harga beli TBS sawit oleh perusahaan dengan harga sementara Rp. 950/kg. Penetapan yang dianggap aneh tersebut dilakukan oleh wakil ketua DPRK Nagan Raya Samsuardi alias Juragan yang menjadi pimpinan pada rapat tersebut.
“yang berhak menetapkan harga itu adalah pemerintah Provinsi bukan kabupaten, jika berujuk pada Pergub, nah tugasnya Pemkab bersama dengan Dinas Perkebunan adalah mengawasi PKS, Bukan menetapkan” Ungkapnya.
Ishani, meminta kepada Pemda Nagan Raya dan DPRK untuk mencabut keputusan itu dan memintak pemerintah Provinsi turun kelapangan atau memangil dinas terkait untuk menindak lanjuti harga TBS sawit yg dibeli oleh PMKS di Nagan Raya.
“kita sudah sangat kecewa dengan keputusan yang di ambil Pemkab bersama dengan DPRK Nagan Raya,
Hari ini kami dari petani menutut pemerintah Aceh dan DPRA turun untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini” Imbuhnya.
Ia juga menegaskan jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, maka para petani sawit akan melakukan aksi besar ke Provinsi dengan tujuan melaporkan persoalan harga beli TBS sawit yang ditetapkan pemkab Nagan Raya.(*)
(AF)
Komentar