Baca..! Tragedi Papua, Itu Kepentingan Siapa?

Baca..! Tragedi Papua, Itu Kepentingan Siapa?
Ilustrasi. |Foto: IST

Oleh: Tony Rosyid

Penggerebekan asrama mahasiswa Papua di
Surabaya Sabtu, 16 agustus itu memang betul terjadi. Ada oknum teriak
"monyet" itu benar adanya. Begitu juga bentrokan 56 pelajar asal
Papua yang bergabung dalam AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dengan warga Malang
saat demo itu ada jejaknya. Semakin memanas ketika wakil walikota Malang Sofyan
Edi Jarwoko mengancam akan memulangkan mereka. Ini semua adalah fakta yang tak
bisa dipungkiri.

Apakah cukup dengan dua kasus itu lalu
dianggap ada perlakuan rasis kepada orang-orang Papua? Tidak! Sebab,
mahasiswa-mahasiswa Papua di berbagai wilayah di Indonesia tidak mendapat
perlakukan seperti itu. Mereka diperlakukan sebagai warga Indonesia asli dengan
seluruh hak-haknya.

Di Jogja, Jakarta, Bandung, dan kota-kota
lain, para pelajar dan mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan yang adil. Tak
beda dengan mahasiswa dan warga negara lainnya.

Kalau soal kata "monyet", hampir
setiap kita pernah dapat umpatan kata itu. Tak pandang suku dan agama. Meski
tidak pantas, kata "monyet" sering keluar dari mulut orang yang
sedang kesal. Kok jadi membahas istilah "monyet".

Lalu, kenapa ada isu rasisme? Nah, itu dia. Isu rasisme seperti sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi trigger bagi banyak kepentingan terkait Papua maupun Indonesia.



Kejadian apa saja mudah dibesar-besarkan
untuk sekedar menjadi pemantik (trigger) ketika pertama, ada masalah serius
yang terpendam begitu lama. Api dalam sekam. Hanya tunggu pemicunya saja.
Kedua, ada orang-orang pintar yang memainkan isu itu. Bahasa akademiknya: aktor
intelektual.

Apa masalah yang terpendam lama di Papua?
Ketertinggalan! Bahasa kejamnya: diskriminasi. Dan betul, masyarakat Papua
tertinggal jauh dari masyarakat Indonesia yang lain. Terutama tertinggal dalam
aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Ingat busung lapar dan gizi buruk yang
pernah mengakibatkan 61 orang dari Suku Asmat meninggal? Betapa di wilayah yang
kaya tambang emas dan nikel masih banyak penduduknya yang mati kelaparan dan
dihajar busung lapar.

Lima tahun terakhir (sejak 2014) warga
miskin Papua bertambah 60 ribuan. Jumlah warga miskin Papua sekarang mencapai
28 persen. Lima tahun, berarti era Jokowi? Betul! Ini sekaligus jadi otokritik
bagi pemerintahan Jokowi yang selama ini gemar menjual berita infrastruktur untuk
daerah tertinggal, khususnya Papua.

Ternyata, infrastruktur bukan solusi
terbaik bagi masyarakat Papua. Buktinya? Yang miskin tambah banyak. Artinya,
pembangunan infrastruktur tidak linier dengan kesejahteraan masyarakat Papua.
Bukan berarti infrastruktur tidak penting. Hanya saja, belum tepat fungsi. Ini
bukti bahwa solusi berupa infrastruktur di Papua ternyata tak terukur. Jangan
semua penyakit dikasih obat bodrek tuan.

Diantara masyarakat Papua sendiri terjadi kesenjangan yang juga mencolok. Banyak para elit dan pejabat di Papua yang kaya raya, tapi penduduknya dibiarkan tetap miskin. Para elit ini perlu lebih keras lagi memperjuangkan warga asli Papua, bukan hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Jangan mengaku sebagai pejuang Papua sementara mereka berlimpah kesejahteraan di atas ketertinggalan, kemiskinan dan penderitaan warga asli Papua.



Sumber Daya Alam (SDA) Papua kaya raya.
Mestinya ada mekanisme pembagian yang proporsional untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat asli Papua. Bukan hanya untuk mensejahterakan para
pejabat di Jakarta dan para elit Papua saja. Tapi kesejahteraan untuk seluruh
masyarakat Papua. Situasi yang terjadi sekarang tepat untuk merumuskan kembali
Ke-Indonesiaan masyarakat Papua dalam konteks keadilan.

Begitu juga dengan tingkat pendidikan dan
kesehatan masyarakat Papua. Masih banyak yang harus didorong untuk dibenahi
dalam rangka mengejar ketertinggalan.

Lalu, siapa yang bermain di balik isu
rasisme di Papua? Kok jadi curiga? Bukan! Dalam memecahkan masalah, perlu
melihat dari semua sisi. Diawali pertanyaan: kasus di Surabaya dan Malang,
kenapa meledaknya di Manokwari, Sorong dan Fak FAK? Mengapa begitu cepat
terjadi mobilisasi massa?

Untuk memobilisasi massa sebesar dan
secepat itu biasanya perlu sutradara yang berpengalaman. Wajar kalau kemudian
ada yang mengkaitkan peristiwa Papua dengan perpecahan dua kubu pendukung
istana yaitu Teuku Umar dan Godangdia cs.

Pemain di Teuku Umar adalah kepala BIN
yaitu Jenderal Polisi Budi Gunawan. Populer dengan sebutan BG. Selain Megawati,
ketum PDIP. BG telah sukses menarik Prabowo masuk dalam barisan untuk
memperkuat posisioning PDIP terhadap Jokowi.

Di Godangdia ada Surya Paloh yang sedang
dipreteli perannya. Tidak hanya Surya Paloh, tapi juga Luhut Binsar Panjaitan
(LBP), Wiranto, Moeldoko dan Hendropriyono juga punya nasib yang sama.

Apalagi, para jenderal ini tak punya
partai dan anggota parlemen. Beruntung, Hendropriyono masih punya menantu yang
sekarang jadi KASAD. Nama-nama tersebut adalah deretan para jenderal dengan
seabrek pengalaman, terutama di daerah konflik.

Teuku Umar sekarang lagi dominan perannya mendampingi Jokowi. Tentu saja sangat berpengaruh dalam menyusun struktur pemerintahan, termasuk memasok SDM di kabinet yang kabarnya sudah selesai dibuat.

Apakah susunan kabinet dan pejabat tinggi negara tidak mengakomodir kepentingan kelompok Godangdia dan para jenderal itu? Inilah yang jadi perseteruan selama ini di dua kubu tersebut. Lagi-lagi, soal bagi kue.

Apa hubungannya dengan Papua? Rusuhnya
Papua telah mencoreng tidak saja wajah Jokowi, tapi juga ingin membuktikan
bahwa BIN tidak bisa bekerja efektif disana. Apakah berarti kerusuhan Papua
jadi alat negosiasi pihak-pihak tertentu? Nah itu yang publik masih duga-duga.

Konflik Papua juga akan memperkuat posisioning para elit yang ingin Papua Merdeka. Kalau merdeka, banyak kepentingan elit Papua terakomodir, terutama untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Punya presiden, wakil presiden dan menteri sendiri.

Ada banyak jabatan, termasuk Jaksa Agung, Mahkamah Agung, MPR dan DPR. Belum lagi direksi dan komisaris BUMN. Kalau gagal merdeka? Setidaknya kerusuhan ini akan memberi ruang untuk menekan dan melakukan renegosiasi dengan pemerintahan pusat.



Bagaimana dengan kepentingan luar negeri?
Ada 20 negara yang cari makan di Papua. Di saat kepentingan mereka terganggu,
maka rusuh Papua juga akan jadi ajang bergaining.

So? Masalah Papua itu kompleks. Para pemain bergentayangan. Isu rasisme boleh jadi hanya semata-mata jadi kendaraan para pihak untuk melakukan ancaman dan bernegosiasi.

Dalam sejarah, untuk memenuhi kepentingan elit, aset negara dan rakyat seringkali jadi korban. Saatnya di-stop! (VIO)
Penunlis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Komentar

Loading...