YARA: Seleksi Guru Honorer Baru Bukan Solusi Meningkatkan Mutu Pendidikan

YARA: Seleksi Guru Honorer Baru Bukan Solusi Meningkatkan Mutu Pendidikan
Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam Edi Syahputra Bako. |Foto: SEURAMOE/RINTO BERUTU

SEURAMOE SUBULUSSALAM-
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam Edi Syahputra
Bako menilai, kebijakan Kadis Pendidikan Kota Subulussalam melakukan seleksi
ulang terhadap guru honorer atau kontrak sangat tidak tepat.

Menurut Edi Syahputra Bako,  berdasarkan keluhan guru honorer/kontrak
kepadanya, bila dilakukan seleksi ulang berarti kontrak guru honorer yang
setahun penuh diputus dan info yang mereka dapat bahwa gaji mereka dipotong
selama sebulan.

"Untuk menutupi biaya seleksi tersebut, gaji mereka dua bulan ini saja belum dibayar. Ini keluhan guru honorer kepada kami. Kami mendengarkan hal itu sangat sedih dan miris, hampir setiap tahun mereka didzalimi," Kata Edi Selasa (09/07/2019).



Edi, berharap agar Kadis baru bisa membawa warna lebih baik
terhadap dunia pendidikan Kota Subulussalam, bukan malah menambah penderitaan
para guru honorer/kontrak.

Seharusnya Dinas Pendidikan fokus pada pembinaan, seperti
indentifikasi, evaluasi, dan pelatihan untuk meningkatkan mutu para pengajar
kontrak.

Bahkan, menurut dia, seharusnya pihak terkait fokus bagaimana menaikan gaji mereka agar layak sesuai kebutuhan hidup. Jika ada guru kontrak yang tidak disiplin, jarang masuk, beri peringatan satu dua kali. Bila tidak berubah beri tindakan tegas.

Bila ada kekurangan tenaga pengajar tambah Edi, maka
ditambah dengan perekrutan seleksi guru baru, itu yang harus dibenahi bukan
selalu setiap tahun diseleksi secara keseluruhan.

Edi khawatir seleksi tersebut nantinya mendzalimi hak guru.
Bayangkan, mereka yang sudah memiliki NUPTK mengajar sudah bertahun-tahun lalu
tidak lulus, ini sudah terjadi pada seleksi tahun yang lalu.

“Bayangkan, ada guru honorer sudah bertahun-tahun mengajar
yang tidak lulus. Apakah kita tega hanya dengan mengikuti proses ujian satu
hari, hak mereka untuk menjadi pahlawan tampa tanda jasa kita putus. Sedangkan
secara pengalaman dan pengabdian mereka sudah cukup lama menjadi pendidik,”
jelas Edi.

Edi menambahkan, 
dalam hal seleksi ulang guru kontrak itu jika dilakukan maka jelas itu
ilegal karena SK para guru kontrak sudah dikeluarkan Kadis sebelumnya untuk
masa 1 tahun. “SK kontrak itu belum dibatalkan.

“Artinya,  bila seleksi
ulang guru kontrak benar-nenar dilakukan, itu tidak sah secara hukum karena SK
lama belum dicabut,” pungkas Edi. (RINTO
BERUTU)

Komentar

Loading...