Saldo Moralitas Menag Lukman Hakim Menjadi Nol

Saldo Moralitas Menag Lukman Hakim Menjadi Nol
|Foto: GOOGLE

SETELAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai 180 juta plus
30 ribu USD dari laci meja kerja Lukman Hakim Saifuddin (LHS), secara otomatis
saldo moralitas beliau sebagai menteri agama tidak ada lagi. Menjadi nol.
Penyitaan ini mungkin masih bisa diperdebatkan apakah terkait dengan kasus
korupsi di Kemenag atau tidak. Tetapi, temuan KPK itu tidak akan pernah diakui
publik sebagai sesuatu yang “innocent” (tanpa dosa).


BACA JUGA:

Karena itu, sangat tak bisa
dipahami kalau LHS beratahan atau dipertahankan sebagai menteri agama. Dia
menjadi tidak berwibawa lagi, di mata siapa pun juga. Mengapa? Karena LHS tidak
akan pernah bisa memberikan penjelasan yang akan diterima publik tentang status
uang tunai itu.

Mari kita tanya langsung di
sini. Untuk apa uang tunai segitu banyak di dalam laci meja kerja Anda, Pak
Lukman? Kalau Anda jawab untuk operasional, apakah begitu cara Kemenag
dikelola? Atau, apakah Anda sedang menjaga superstore besar sehingga perlu ada
duit di laci sejumlah itu?

Tak terbayangkan bagaimana Pak Lukman bisa menjelaskan status uang tunai tsb. Tak bisa dibayangkan karena memang tidak ada jawaban yang masuk akal.



Coba kita buatkan simulasi
tentang asal-usul duit yang disita KPK itu. Pertama, kita sebut saja uang itu
adalah hasil penjualan benda bergerak atau benda tak bergerak milik Pak
Menteri. Misalnya, beliau baru saja menjual mobil. Katakanlah merk Kijang
Innova. Harganya 180 juta rupiah.

Pertanyaannya, apakah Pak
Lukman masih punya waktu (apalagi di musim kampanye ini) untuk menjual mobil
dan bertransaksi? Apa wajar seorang menteri harus menjual sendiri mobil
pribadinya? Tidak ada yang bisa dimintai tolong? Terus, apakah wajar pembeli
menyerahkan duit harga mobil langsung kepada LHS di kantornya, kemudian
dimasukkan ke dalam laci?

Kedua, bagaimana dengan dollar
sebanyak 30,000 itu? Mau kita sebut hasil penjualan benda apa, kira-kira? Yang
agak masuk akal, mungkin, adalah penjualan benda antik kepada orang asing.

Dia bayar dengan dollar.
Penjelasan ini “boleh juga”. Tapi, akan ada pertanyaan susulan. Apakah Pak
Lukman ‘nyambi’ sebagai pedagang barang antik? Kalau jawabannya ‘iya’, apakah
wajar penyerahan uangnya dilakukan di kantor Pak Menteri?

Kemungkinan lain tentang dollar itu adalah sebagai persiapan untuk perjalanan ke luar negeri. Kalau ini jawabannya, orang akan bertanya: apakah perlu sebegitu besar dollar dalam bentuk tunai? Apakah seorang menteri masih harus menggunakan uang tunai dollar kalau bepergian ke luar negeri?



Ketiga, kita sebut saja uang
tunai itu (rupiah dan dollar) adalah hadiah dari anak atau kerabat Pak Lukman.
Hadiah murni. Halal dan boleh, tentunya. Dari seseorang yang bertalian kandung
dengan LHS. Pertanyaannya, apakah hadiah itu harus diantarkan ke kantor Pak
Menteri? Apakah hadiah itu harus tunai? Tidakkah bisa ditransfer saja ke
rekening Pak Lukman?

Keempat, kita katakan saja
uang itu titipan seseoang untuk disampaikan kepada seseorang lainnya. Skenario
ini “halal juga”. Tapi, apakah iya Pak Menteri tak punya cara lain untuk
menerima atau menolak titipan itu, mengingat beliau adalah pejabat yang sangat
padat jadwal?

Kelima, kita sebut saja uang
itu sebagai “duit siluman”. Nah, ini baru sangat masuk akal. Dan, karena itulah
KPK menjadi berkepentingan untuk menyita uang yang ditemukan di laci meja kerja
Pak Lukman itu. Karena KPK, untuk sementara ini, tidak bisa menerima empat
penjelasan terdahulu.

Walhasil, penjelasan nomor
lima di atas membuat Pak LHS kini berubah menjadi “beban moral” bagi Pak
Jokowi. Beban ini akan menambah rumit posisi petahana di tengah elektabilitas
beliau yang semakin merosot.

Pak Jokowi hampir pasti
berharap agar Pak Lukman meletakkan jabatannya. Sebab, Pak Jokowi tak akan
sampai hati menerbitkan surat pemecatan.

*Penulis adalah wartawan senior

 Dikutip dari voa-islam.com
dengan judul yang sama

Komentar

Loading...