Pemkab Nagan Raya Gelar Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah

• Laporan: Redaksi
• Editor: Fandi Perdana

SEURAMOEAceh l Bupati Nagan Raya HM Jamin Idham SE diwakili Sekdakap H Ardimartha, gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian lnflasi Daerah atau TPID di ruang kerja Sekda, kemarin.

Kegiatan Rapat membahas program prioritas pengendalian inflasi di Nagan Raya sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid, Selasa lalu.

Sebelumnya, Presiden Ir H Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2022, Kamis (18/08/22) menyampaikan lima arahan penting.

"Rapat kita hari ini menindaklanjuti hasil rakor pengendalian inflasi daerah secara hybrid pada  Selasa (30/9) kemarin," kata Sekda Ardimartha.

Mengutip arahan pemerintah pusat, Sekda menjelaskan, tujuan rakor TPID tersebut adalah melaksanakan lima arahan penting Presiden dalam hal menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, lanjut Sekda, antara lain memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail.

Kemudian, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) serta mempercepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam rakor TPID, pihaknya telah merumuskan beberapa agenda, antara lain melakukan operasi pasar secara berkala untuk mengetahui pasokan pangan dan harga.

"Hasil rakor diantaranya mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar murah, sosialisasi pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah untuk menanam cabai, sayuran dan aneka ragam palawija lainnya," papar Ardimartha.

Kemudian, tambah Sekda, memberikan bibit sesuai kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan dana desa untuk program ketahanan pangan. Disamping itu, meningkatkan pasokan daging melalui peningkatan produksi ternak.

"Kita juga akan melaksanakan program OVOP (One Vilagge One Produk) atau dengan kata lain satu desa satu produk dengan mengedepankan  potensi daerah," terang Ardimartha.

Hadir dalam rakor tersebut Asisten II, para Kepala SKPK terkait, yaitu Bappeda, BPKD, Disperindagkop, Distannak, DKPP, DPMGP4, Dishub, Diskominfotik, Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab serta Kabid Perekonomian Bappeda. (*)