KIP Aceh Diminta Pertegas Sikap, Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Aceh

KIP Aceh Diminta Pertegas Sikap, Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Aceh
Direktur Aceh Jaya Institute, Maimun Panga

SEURAMOE CALANG - Polemik pemilihan kepala daerah (Pilkada) terus memanas, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebelumnya menerbitkan surat keputusan tentang kegiatan tahapan dan jadwal Pilkada mulai April 2021.

Rujukan tersebut mengacu pada UUPA dan juga atas hasil dengar pendapat dengan DPR Aceh.

Padahal, KPU RI sudah membalas surat KIP Aceh, menyatakan tidak boleh melaksanakan tahapan apapun pada 2022, sebab ada regulasi lain yang juga mengatur tentang Pilkada di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Direktur LSM Aceh Jaya Institute, Maimun Panga menyarankan, bila Pilkada dilangsungkan 2024 agar seluruh komisioner KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota mundur secara massal.

"Buat apa lagi KIP kalau Pilkada tidak ada, selain itu saran saya KIP Aceh harus jelas dan tegas, jika benar UUPA harga mati," seru Maimun Panga, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/2/2021).

Menurutnya, ini pola membangun bergaining sekaligus mempertegas KIP berada di undang undang yang mana.

"Tapi boleh juga sebaliknya, cabut SK KIP tentang Pilkada, sehingga jelas bahwa KIP berada di bawah Komando KPU RI," tambahnya.

Masih menurut Maimun Panga, KIP Aceh tidak bisa mengelak bahwa mareka sudah offside.

"Kami telah mengingatkan sebelumnya, terbukti KIP Aceh sudah offside, maka dari itu sekarang harus jelas mau berada di pihak undang undang yang mana, pilihannya mundur atau tunduk," tutup Maimun Panga.(**)

Komentar

Loading...