Anggota DPRK Aceh Jaya Sorot Bumdesma, Pertanyakan Tata Kelola Keuangan
Calang - Pengunduran diri Rahmad Fadli Zain dari jabatannya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Aceh Jaya Kerja Bersama terus menjadi perhatian publik.
Selain rencana tindak lanjut dari Dewan Penasehat Bumdesma, berbagai kalangan mulai mempertanyakan pengelolaan anggaran yang telah dijalankan selama masa kepemimpinan Rahmad Fadli Zain.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya dari Partai Demokrat, M. Jamin, turut memberikan tanggapan kritis terhadap situasi ini.
Ia mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan anggaran Bumdesma selama ini.
“Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan anggaran yang telah dilakukan oleh Direktur sebelumnya, terutama dari jumlah anggaran yang sudah berjalan selama 10 bulan terakhir ini,” ujar M. Jamin.
Menurutnya, sebagai lembaga yang seharusnya berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, Bumdesma wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan transparan.
M. Jamin menegaskan bahwa masyarakat Aceh Jaya perlu mendapatkan informasi yang akurat terkait alokasi dan penggunaan dana, terutama untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Lebih lanjut, M. Jamin juga meminta agar Dewan Penasehat Bumdesma segera melakukan audit menyeluruh terkait laporan keuangan Bumdesma selama masa jabatan Rahmad Fadli Zain.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jika memang ada yang kurang sesuai, harus segera dibenahi agar ke depan Bumdesma dapat lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Anggota DPRK tersebut juga menekankan pentingnya peran pengawasan dalam menjaga integritas Bumdesma.
Ia berharap agar Dewan Penasehat segera menindaklanjuti pengunduran diri ini dengan langkah-langkah yang konkret dan profesional, termasuk menunjuk Direktur sementara yang memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin Bumdesma dengan baik.
“Kami dari DPRK, khususnya dari Partai Demokrat, akan terus mengawal proses ini. Harapan kami adalah agar Bumdesma dapat menjadi lembaga yang bersih, profesional, dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa,” tutup M. Jamin.(**)