Aktivis SPMA Dukung Rencana Pembangunan PLTA Lae Sokhaya

Aktivis SPMA Dukung Rencana Pembangunan PLTA Lae Sokhaya
Aktivis Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA), Muzir Maha. |Foto: SEURAMOE/RINTO BERUTU

SEURAMOE SUBULUSSALAM – Aktivis pendidikan dari Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA), Muzir Maha mendukung rencana Pemko Subulussalam memberi izin kepada PT ADE bersama konsorsium Hyundai Enginering dan Conructions untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Menurutnya, pembangunan PLTA itu akan berdampak positif
bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Itu sudah terbukti
dibeberapa daerah lain yang ada PLTA seperi Riau.

Bahkan ia mencontohkan China. Kini menjadi produksen tenaga
air terbesar yaitu 920 Wth atau 16,9 persen dari kebutuhan listrik domestik
mereka. Jadi, bila ada yang kontra terhadap rencana pembangunan PLTA, harus
melihat dari berbagai aspeknya.

"Kapan kita maju jika terus berkutat dalam pro-kontra
sehingga potensi alam yang begitu besar tidak kita manfaatkan untuk kepentingan
masyarakat dan daerah,” kata Muzir.

Apa lagi jelas Muzir Maha, PLTA tidak sama dengan
Pembangkit Listrik Batubara atau pembangkit berbahan bakar fosil lainnya yang
tidak dapat diperbaharui. PLTA tidak menghabiskan air, karena PLTA hanya
mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi
listrik. 

Ia mengingatkan,  Aceh sampai saat ini masih defisit energi
listrik, mestinya kita harus memberikan ruang ketika ada investor yang ingin
berinvestasi di tempat kita. Dengan investasi sekitar 3.6 triliun dapat
menghasilkan daya hingga 126 MW.

“Dengan tercukupi pasokan listrik di Aceh khususnya
Subulussalam, ekonomi masyarakat dan keluarga akan tumbuh melalui industri
rumahan atau industri skala kecil lainya,” sebutnya. 

Ia juga menyampaikan, jangan sedikit-sedikit selalu
mengaitkan dengan persoalan lingkungan, padahal sebenarnya tidak terlalu
urgent. Perusahaan itu memiliki aturan, mereka tentu lebih paham akan dampak sosial
dan lingkungan sekitar mereka.

“Kita harus paham tanggungan perusahaan itu jelas
pertama lingkungan, kedua ekonomi dan terakhir Sosial. Jadi tak perlu terlalu mengkhawatirkannya,”
kata Muzir. 

Menurutnya, alasan hutan lindung bukanlah pokok
permasalahan, sehingga terhentinya proyek strategis ini sebagai mana di atur
dalam Undang-undang pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang
penggunaan kawasan hutan.

Di dalam pasal 4 poin satu dijelaskan penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dapat dilakukan
untuk kegiatan yang memiliki tujuan strategis.

“Intinya, pembangunan PLTA tersebut saya kira sah-sah
aja. Saya mendukung Pemko Subulussalam. Ini bukan dengan adanya perusahaan
tersebut pekerjaan kita lebih terjamin, ya tentu saja secara otomatis pihak
perusahaan akan memakai masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan tersebut,”
tegasnya. (Rinto Berutu)

Komentar

Loading...