Terkait Honorer, KAMSA Minta Ketua DPRK Surati Walikota Subulussalam

Terkait Honorer, KAMSA Minta Ketua DPRK Surati Walikota SubulussalamFOTO: KIRIMAN
Muzir Maha saat menggelar aksi demo di depan kantor walikota Subulussalam beberapa pekan yang lalu

SEURAMOE SUBULUSSALAM - Koordinator Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA) meminta DPRK Subulussalam menjelaskan ke publik apa langkah telah diambil terkait pemecatan tenaga honorer beberapa waktu.

“DPRK Subulussalam jangan lalai dan lupa kalau ada persoalan masyarakat yang begitu penting untuk diperjuangkan,” kata Muzir Maha, Koordinator KAMSA melalui pesan tertulis kepada Seuramoeaceh.com, Jumat (21/02/2020).

Menurutnya, DPRK bukan hanya sekedar mengaminkan tuntutan rakyat secara lisan, tapi juga perlu aksi nyata memperjuangkan aspirasi warga yang telah disampaikan melalui unjuk rasa pada 24 Januari 2020 lalu.

"Saya berharap Ketua DPRK bersikap bijak dan profesional dengan menyurati Walikota Subulussalam untuk duduk bersama terkait kasus pemecatan tenaga honorer,” tegas Muzir.

Duduk bersama itu menurut Muzir dirasa penting dan mendesak guna mencari solusi serta langkah apa harus diambil agar dalam persoalan ini tidak ada yang merasa di rugikan.

"Mereka sudah bekerja lama di Pemkot Subulussalam, ada yang belasan bahkan puluhan tahun. Jadi, perlu ada pertimbangan demi anak dan keluarga mereka,” tegas Muzir dalam rilisnya.  

Bilapun Pemko ingin merampingkan tenaga honorer sesuai PP Nomor 49 tahun 2018. Kenapa ada perekrutan baru dengan jumlah disinyalir lebih banyak dan itu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Muzir menyarankan agar tenaga honorer lama di pertahankan menunggu peluang kerja lain seperti PPPK, karena masa transisi penghapusan tenaga honorer hanya sampai tahun 2023.

“Itu tertuang dalam PP Nomor 49 tahun 2019. Pada Pasal 99 disebutkan bahwa tenaga non-pns masih bisa tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun setelah aturan itu terbit,” jelasnya. 

Artinya para honorer masih memiliki kesempatan untuk berkerja selama proses transisi itu berlangsung bahkan berpeluang besar di angkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak. (Irsadul Aklis)

Komentar

Loading...