DPP SIGAP Sindir Kritikan Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh

• Laporan: Redaksi
• Editor: Firdaus NB

SEURAMOE BANDA ACEH – Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) menilai, kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh oleh Ketua Ombusman Perwakilan Aceh, Dr Taqwadin  telah offside dari fungsi dan wewenang.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) SIGAP, Muchti melalui pesan tertulis kepada Seuramoeaceh.com, Jumat (13/12/2019)

“Dr Taqwadin sangat subjektif, tendesius dan tidak proposonal menilai kebijakan Pemerintah Aceh dalam hal rencana pembelian pesawat N219,” kata  Muchti.

Menurut DPP SIGAB, menolak kebijakan Pemerintah Daerah, itu bukan ranah Ombusman. Ombusman hanya bertugas mengawasi. Bila ditemukan penyimpangan ia hanya merekomendasi kesimpulan, pendapat dan saran berdasarkan hasil investigasi ke Ombudsman pusat.

Sebagai lembaga independent dan terpercaya, tambah Muchti, publik berharap Ombudsman menjaga tupoksi dengan mengadvokasi laporan masyarakat secara tuntas agar marwah dan kredibilitas lembaga tetap terjaga.

“Seputar tupoksi kerja ombudsman Perwakilan Aceh, ada banyak aspek harus disorot dan tidak cawe-cawe yang malah terkesan politis,” tegasnya.

Bahkan Muchti menyarankan, bila ingin jadi oposan, Taqwadin harus memilih jalur partai atau masuk LSM biar bersama-sama para aktivis mengkritisi kebijakan pemerintah secara leluasa.

“Maksud saya, jangan bermanuver diluar kepantasan, dan diluar tugas pokok dan fungsi” tutur Muchti.

Menanggapi pertanyataan Seuramoeaceh.com, terhadap sikap  SiGAP dalam polimik kebijakan Pemerintah Aceh terkait rencana pembelian pesawat. Muchti menjawab itu tergantung dari sisi mana orang melihat.

“Tergantung perspektif dan subjektif kita dalam menilai. Tapi masalah rencana pembelian pesawat, kami mengajak semua pihak mengkajinya secara akademis dan jauh dari interest politik,” tegasnya. 

Menurut SiGAP, rencana pembelian pesawat oleh Pemerintah Aceh, itu telah melalui proses panjang dan melakukan kajian secara mendalam terhadap kebijakan tersebut.

“Kebijakan pembelian pesawat ini bukan kebijakan serampangan. Plt Gubernur Nova Iriansyah bahkan melanjukan kebijakan yang diusulan oleh Irwandi Yusuf dulu,”  tegasnya.

Kebijakan itu telah berproses lama dan dibahas bersama DPRA. Jadi, SIGAP melihat masalah ini secara proporsional dan tidak masuk ranah kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kita akan ikut mendukung kebijakan tersebut dan malah aneh jika Gubernur sampai goyah dan merubah kebijakan akibat adanya kritikan,” tutup Muchti. (*)