FPI: Tunda Pilkada, Ganti Vaksin Asal China Dengan Buatan Anak bangsa
SEURAMOE JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) prihatin dengan kebijakan pemerintah menggelar Pilkada 2020 di tengah situasi darurat COVID-19.
Jubir FPI Munarman menyayangkan, di tengah perjuangan tenaga kesehatan, warga justru melanggar protokol kesehatan dengan menghadiri konser musik diadakan peserta Pilkada.
"Terbukti bahwa rangkaian proses dalam Pilkada 2020 ini tidak bisa mencegah mobilisasi massa yang seharusnya dihindari," kata Munarman dalam keterangannya, Sabtu (03/10/20).
Di sisi lain, Munarman menilai, pemerintah terkesan memaksakan dalam memberikan vaksin Sinovac asal China.
Padahal menurutnya, asal usul bahan pembuatan vaksin tersebut belum diketahui halal atau tidak.
"Ada pihak yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat maka dibenarkan penggunaan zat yang haram untuk pengobatan," ujarnya.
Munarman merasa heran dan bertanya-tanya, jika kekinian situasi dalam keadaan darurat, kenapa Pilkada 2020 dilaksanakan.
"Sungguh kondisi di luar nalar apabila di satu sisi kegiatan bersifat keagamaan atas kesadaran umat Islam sendiri membatasi diri dan membatasi mobilisasi massa.
Penguasa juga memaksakan kehendak kepada rakyat untuk membatasi kegiatan masyarakat sehari hari," tuturnya.
"Namun disisi lain, kegiatan Pilkada 2020 yang sarat dengan mobilisasi massa, hura hura, dan konser musik, itu bukti tidak ada kondisi darurat," sambungnya.
Untuk itu, Munarman mendesak agar pemerintah segera menghentikan tahapan Pilkada 2020.
Selain itu, FPI juga meminta penggunaan vaksin Sinovac bisa diganti dengan vaksin buatan dalam negeri.
"Menghentikan pemaksaan penggunaan vaksin sinovac dan menggantinya dengan vaksin produksi anak bangsa yang sedang dalam proses produksi karena lebih sesuai dengan jenis virus yang ada di Indonesia," tandasnya. (Glr)