Aktivis: PLTU Harus Bertanggung-Jawab Atas Kerusakan Jalan Umum

Jalan rusak, berlobangdan becek didepan PLTU Suak Puntong Nagan Raya. |Foto: SEURAMOE/DARMAWAN

SEURAMOE SUKA MAKMUE – Para pengguna jalan
raya baik roda dua maupun roda empat mengaku resah dan merasa terganggu saat
melintasi depan PLTU Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya.

Soalnya, jalan lintas Simpang Peut-Meulaboh itu kini rusak dan berlubang akibat saban hari dilintasi alat berat dan mobil besar milik perusahaan tersebut. Parah lagi, bila musim hujan lobang-lobang jalan digenangi air.

“Sebelum ada PLTU, jalan itu cukup bagus. Tapi selama PLTU beroperasi
lintasan tersebut jadi berlobang, berair dan becek,” keluh seorang warga.

Pengakuan senada juga diungkapkan Muhammad Idris, seorang
aktivis yang juga tokoh muda Kuala Pesisir. Menurutnya, jalan didepan PLTU
sudah tidak nyaman di lalui akibat berlobang

“Kita memang terganggu bila melintasi jalan didepan dan sekitar PLTU. Apa lagi jalan itu oleh perusahaan tidak ada perawatan,” ujar Idris kepada Seuramoeaceh.com, Sabtu (24/08/2019).

Karena itu, dia sebagai warga Kuala Pesisir mendesak pihak menagemen PLTU untuk bertanggung-jawab dengan merehab jalan tersebut. Karena jalan itu jalan negara bukan milik perusahaan

“Jalan itu perlu rehabilitasi oleh pihak PLTU, itu jalan umum
milik negara,  bukan punya PLTU," tegas
Muhammad Idris.

Idris menambahkan, ini kali kedua ia mengingatkan perusahaan
tersebut. Bila juga tidak direspons, jangan salahkan bila nanti warga meminta
PLTU membuat jalan sendiri agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

"Sebelum itu terjadi, saya meminta pihak PLTU untuk segara memperbaiki  jalan rusak tersebut. Ingat, jalan itu dibangun dengan hasil pajak masyarakat bukan dengan dana CSR PLTU,” tegas Idrsi.



Ia juga meningat PLTU, jangan tunggu korban dulu baru jalan
diperbaiki. Kepada  pihak terkait Idris minta
untuk mengawasi aktivitas perusahaan yang meresahkan warga.

“Para pemangku jabatan jangan duduk diam di kantor. Turun kepalangan, lihat bagai mana rakyat dibuat sengsara oleh investor,” demikian harap Muhammad Idris. (Darmawan)