Pejuang SDOB Se-Indonesia Berkumpul Di Jakarta, Ini Agendanya
SEURAMOE JAKARTA - Rombongan pejuang Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) terdiri dari panitia pembentukan CDOB Kabupaten/Kota dan Provinsi, Anggota DPR Daerah dan tokoh masyarakat dari seluruh pelosok tanah air berangkat ke Jakarta memperjuangkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB).
Aduwina Pakeh, M.Sc selaku Koordinator Wilayah Sumatra Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (FORKONAS PPDOB) Seluruh Indonesia menjelaskan tidak kurang dari 173 CDOB seluruh Indonesia akan hadir ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi pemekaran daerah. Sasaran utamanya adalah DPD RI dan Istana Presiden.
"Kenapa Istana Presiden menjadi sasaran perjuangan aspirasi pejuang pemekaran, karena Presiden memiliki kuasa dan tanggungjawab terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan Presiden mengesahkan dua RPP menjadi PP," Jelasnya kepada Seuramoe Aceh
"Masing-masing CDOB akan diwakili 50-100 orang yang akan hadir, Keberangkatan rombongan CDOB ke Jakarta ini bertahap mulai Jum'at lalu hingga hari ini, Minggu (23/9.2019) ke Jakarta. Setelah menginjakkan kaki ke Senayan mereka akan bergabung dengan delegasi CDOB dari kabupaten/kota lainya," tambahnya.
Ia menambahkan jika tujuannya meminta kepada DPD RI agar mengingatkan pemerintah untuk menjalankan amanat UU tentang penetapan RPP tentang Detada (Desain Penataan Daerah) dan RPP tentang Desertada (Desain Besar Penataan Daerah) agar segera diterbitkan oleh pemerintah.
Sedangkan keikutsertaan pihaknya dalam aksi nasional di Istana adalah dalam rangka meminta pemerintah dalam hal ini Presiden RI agar segera mencabut Moratorium Pemekaran Daerah.
"Kita minta Presiden RI Bapak Joko Widodo mencabut moratorium pemekaran daerah," terangya dalam rilis yang dikirim ke Seuramoe Aceh. Minggu (23/9/2019)
Menurut Aduwina Pakeh yang juga Dosen FISIP Universitas Teuku Umar Aceh, saat ini adalah momentum pas dalam upaya terwujudnya penataan daerah yang sesuai, pemerintah pusat untuk terus meningkatkan dan mendekatkan layanan publik ke masyarakat serta pemerataan pembangunan.
"Disatu sisi, pemerintah membuka kran penerimaan CPNS secara besar-besaran. Kami berharap semangat ini juga ditularkan dalam hal pemekaran daerah, Presiden juga diminta untuk membuka kran pemakaran dengan mencabut moratorium. Karena kedua perkara ini sama-sama bertujuan untuk kemajuan bangsa," Ungkapnya
"Bagi kami pemekaran daerah ini salah satu solusi pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil dan makmur," jelasnya.
Oleh sebab itu besar harapan, kata Aduwina khususnya CDOB - CDOB dalam Wilayah Sumatera yang terdiri 28 CDOB dari 8 Provinsi bisa direalisasikan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.(*)
(SRM/Ril)