Panwaslih Aceh Singkil Dinilai Diskriminatif dalam Sosialisasi, Jurnalis Angkat Suara
Singkil - Sejumlah jurnalis di Aceh Singkil mengkritik Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Singkil karena dianggap diskriminatif dalam mengundang peserta untuk kegiatan Sosialisasi Peran Media Cetak dalam Penguatan Pemberitaan Pengawasan Pilkada 2024.
Acara yang digelar di Gedung Desa Kecamatan Singkil Utara, Rabu (20/11/2024), hanya melibatkan sebagian kecil media.
Salah satu jurnalis, Mus, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Panwaslih yang dinilai pilih kasih.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Panwaslih Aceh Singkil terkesan pilih kasih terkait undangan kepada media," ujar Mus kepada wartawan.
Menurutnya, tindakan ini tidak sejalan dengan alokasi anggaran Panwaslih yang telah ditetapkan mencapai Rp6,5 miliar untuk pengawasan Pilkada 2024.
Ketua Panwaslih Aceh Singkil, Irwansyah Rizal, saat dikonfirmasi, mengaku sedang berada di luar daerah untuk tugas dinas.
Ia menyatakan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan tersebut telah diserahkan kepada Mugi Alia Pinem selaku Pelaksana Harian (Plh).
"Saya sedang berada di luar daerah. Mengenai undangan, itu menjadi tanggung jawab Plh," ujar Irwansyah.
Sementara itu, Mugi Alia Pinem membantah adanya diskriminasi, dengan alasan keterbatasan anggaran sebagai penyebab terbatasnya jumlah undangan.
"Dana kami tidak cukup, Nanti pada kegiatan berikutnya, kami akan mengundang media lain," kata Mugi.
Sebelumnya, Panwaslih Aceh Singkil telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada 9 Agustus 2024.
Total anggaran untuk pengawasan Pilkada 2024 mencapai Rp6,5 miliar, dengan alokasi Rp4,5 miliar untuk tahun 2024 dan sisanya Rp2 miliar akan digunakan pada 2025.
Kritik dari jurnalis terhadap pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan perlunya transparansi dan keterbukaan Panwaslih dalam melibatkan seluruh elemen media.
Keberlanjutan kegiatan serupa di masa mendatang diharapkan dapat mengakomodasi lebih banyak pihak untuk memastikan pengawasan Pilkada berjalan efektif dan inklusif.(**)