Mantan Kadis PUPR Aceh Jaya Ditunjuk Jabat Kadis Perikanan, Sejumlah Pihak Sayangkan Sikap Bupati
SEURAMOE CALANG - Setelah di desak sejumlah pihak hampir setahun lamanya untuk melakukan mutasi kepala PUPR Aceh Jaya yang dijabat Ir Rusman, akhirnya Bupati setempat T Irfan TB mengindahkan dengan melakukan mutasi pria yang akrab disapa RS tersebut ke Dinas Perikanan dan Kelautan.
Mutasi RS tersebut juga dinilai tidak tepat dilakukan oleh Bupati Aceh Jaya yang masih memberikan posisi atau jabatan strategis kepada RS yang dinilai sejumlah pihak tidak layak dijadikan kepala SKPK.
Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Aceh Jaya Aidan Nahza, dimana dirinya menilai RS sudah selayaknya dibangku panjangkan oleh Bupati Aceh Jaya.
"Dengan sekelumit masalah seharusnya RS jangan dikasih jabatan lagi, tapi dibangku panjangkan," ungkapnya.
Menurutnya, hal itu sangat tepat dilakukan Bupati Aceh Jaya mengingat selama menjabat sebagai kepala dinas PUPR banyak masalah yang diciptakan oleh Rusman Salam, hingga tidak pernah masuk kantor lantaran diduga dikejar hutang rekanan.
"Yang saya terima saja, beliau sangat sering tidak masuk dinas, atau tidak masuk kantor, bahkan terkahir sebelum dimutasi hampir dua bulan beliau tidak masuk kantor itu bedasarkan keterangan dari Staf PUPR, jadi kenapa dipertahankan sama Bupati," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya T Asrizal juga mengutarakan hal yang sama, dimana dirinya menilai seharusnya Bupati Aceh Jaya dalam hal ini T Irfan TB melakukan evaluasi penuh untuk Rusman Salam dan tidak memberikan jabatan terlebih dulu seperti saat ini.
"Kalau kita liat dan sudah menjadi konsumsi publik atau dengan kata lain rahasia umum, memang buruk kinerja dari mantan kepala PUPR tersebut, tapi kita juga tida tahu apa yang menjadi pertimbangan pak bupati dalam hal ini," cetusnya.
Ia menambahkan, buruknya kinerja dari Rusman Salam juga diterima dirinya dalam laporan komisi C saat melakukan sidak ke dinas tersebut dimana yang bersangkutan sering tidak masuk dinas dan bahkan memiliki sekelumit masalah.
"Kalau laporan dari teman-teman di komisi memang bobrok abis kinerjanya, tapi kita tidak tahu apa pertimbangan dari Bupati, dan kita takutkan nanti kinerja yang buruk di PUPR akan kembali dibawa ke dinas yang baru," tutupnya.(**)