Kinerja Pemkab Simeulue Kurang Maksimal, Ini Pandangan Fraksi FAKAM
SEURAMOE SINABANG – Komisi C DPRK Semuleu menilai kinerja Pemkab setempat dibawah kepimpinan Erli Hasim kurang maksimal.
Ini terlihat dari minimnya serapan Anggaran Pendapan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2019 dimana sekitar Rp 69,9 persen tidak terserap (SILPA)
Hal itu diungkapan oleh Ketua Komisi C DPRK Simeulue, Ihya Ulumuddin kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya Sabtu sore (22/08/20).
Menurutnya, hal itu secara resmi telah di sampaikan oleh Fraksi Amanat Karya Adil Makmur (FAKAM) dalam rapat Paripurna di DPRK setempat pada Sabtu pagi (22/08/20).
Dari hasil evaluasi dan tinjauan dilapangan Fraksi FAKAM bidang ekonomi menunjukkan bahwa Pemkab belum mapu meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Idealnya sebagai daerah aggraris, sumber perekonomian itu berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk kontribusi terhadap PDBR.
“Ini hanya mencapai 34,82 persen,” ungkap Ihya Ulumuddin.
Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga masih menjadi tumpuan utama kedua sebagai penggerak perekonomian utama dengan kontribusi 17,20 persen.
Sedangkan lapangan kerja besar dan enceran, reparasi mobil dan depeda motor berada pada posisi ke tiga dengan kontribusi sekitar 13,25 persen terhadap PDBR (berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh Tahun 2019).
Tingkat Kemiskinan FAKAM juga dipandang Pemkab Simeulue belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat secara maksimal.
Hal ini terlihat dari jumlah pendudk miskin sebanyak 18 ribu orang (19,78) persen atau hanya terjadi penurunan sebanyak 117 orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 berdasarkan LHP BPK RI perwakilan Aceh tahun 2019.
Ketersediaan lapangan kerja FAKAM juga memandang Pemkab Simeulue belum mampu membuka lapangan kerja baik disektor formal maupun informal.
Inni dapat dilihat dari banyaknnya pengangguran yang didominasi oleh tamatan SMA/Aliyah 60,03 persen dan SMP/Tsanawiyah 14,70 persen sedangkan tamatan SMK dan Universitas masing-masing sebanyak 2,5 persen dan 11,26 persen berdasarkan data (LHP BPK RI Perwakilan Aceh tahun 2019).
Sektor Pemanfaatan BUMD, FAKAM memandang Pemkan Simeulue gagal dalam mengelolah BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Katanya hal ini dapat kita lihat dari dua BUMD yang telah beroprasi lama bahkan sudah menelan ratusan milyar uang daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Fulawan dan Perusahaan Daerah Kelapa Sawit atau PDKS bahkan hasil PDKS dinikmati oleh orang lain.
Berkenaan khusus BUMD FAKAM mendesak Pemkab Simeulue agar segera mengambil langkah-langkah pemutusan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak PT. Kasamaganda.
Sektor Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) FAKAM memandang Pemerintah Kabupaten Simeulue belum optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada komponen perpajakan.
Ini Terlihat dari banyaknya penambang galian C dan pemilik AMP illegal dan tidak membayar pajak pertambangan diluar pajak paket kegiatan.
Kemudian khusus itu FAKAM mendesak Pemkan Simeulue untuk menghentikan dan menertibkan perusahaan pertambangan galian C dan AMP illegal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Pembangunan Infrastruktur FAKAM memandang Pemerintah Kabupaten Simeulue belum optimal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur hal ini dapat dilihat dari capaian pembangunan pengaspalan jalan lingkar simeulue yang sampai dengan saat ini belum tuntas.
Untuk soal Infrastruktur FAKAM mendorong Pemerintah untuk membangun komunikasi politik yang baik guna melakukan lobi-lobi politik ke Fraksi DPRA dan Fraksi DPR-RI.
Sektor sosial kemasyarakatan fakam merasa prihatin atas ketidak-harmonisan bahkan terkesan terjadi pecah kongsi di lingkungan pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pendidikan moral atau karakter yang baik terhadap masyarakat.
Tunda Pilkada Simeulue
Kemudian dalam pandangan fraksi juga FAKAM menyoroti soal penyelenggara Pemilu/Pilkada, mendesak Bupati Simeulue agar segera meresmikan/melantik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Simeulue yang telah memiliki Surat Pengangkatan dari KPU RI lebih dari satu tahun.
Jika tidak segera dilantik Fraksi Amanat Karya Adil Makmur (FAKAM) mendorong DPRK Simeulue agar mengusulkan ke Pemerintah Aceh untuk melakukan Pilkada serentak di Simeulue pada tahun 2024.
Bupati Tak Banyak Menanggapi
Bupati Simeulue Erli Hasim Sabtu (22/08/20) pagi usai mendengarkan pandangan FAKAM dalam pidatonya tidak banyak mengomentari atau menanggapi khusus kritikan FAKAM melainkan hanya menjawab soal infrastruktur jalan lingkar Simeulue bahwa saat ini hampir rampung. (Helman)