Ekonomi Syariah
FoSSEI Sososialisasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Aceh Barat
SEURAMOE MEULABOH - Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) melakuksan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariat (LKS) di Meulaboh Aceh Barat, Kamis (23/01/2020) kemarin.
Dalam pengantar sosialisasi disalah satu caffe dalam kawasan Kot Meulabo Aceh Barat, Koordinator FoSSEI Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Maulana mengajak umat Muslim untuk memajukan ekonomi syariah.
“Qanun LKS merupakan terobosan penting dalam membangun ekonomi syariah di Aceh. Hal ini sejalan dengan keistimewaan Aceh dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam,” kata Irfan.
Sementara Ketua Komisariat FoSSEI Aceh, Maulana Putra menyampaikan beberapa hal yang melandasi pembentukan Qanun LKS. Secara yuridis katanya, Qanun LKS sebagai pengembangan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
"Qanun itu dibuat mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah (pusat) untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam sesuai UU 11/2006,” kata Maulana.
Ia menjelaskan, aturan itu bukan hanya berlaku untuk perbankan, tetapi juga berlaku bagi seluruh lembaga keuangan nonformal lainnya yang beroperasi di Aceh.
“Aturan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Aceh, Pemprov, Pemkab dan Pemkot serta lembaga keuangan luar Aceh yang mempunyai kantor di Aceh,” katanya.
Bagi lembaga keuangan apa bila tidak melaksanakan prinsip syariah di Aceh sesuai Qanun LKS, itu memiliki kosekuensi hukum berupa sanksi.
“Sanksi bisa berupa sanksi administratif seperti denda, peringatan tertulis, pembekuan usaha, peberhentian produksi sampai pencabutan izin usaha,” tegasnya.
Bahkan, FoSSEI menegaskan siap “megusir” koperasi-koperasi yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh melalui Qanun tersebut.
“Kami siap mengusir mereka dari Aceh bila melanggar Qanun LKS, karena aturan itu bukan dibuat suka-suka tapi untuk memenuhi prinsip keadilan,” tegas Maulana.
FoSSEI lanjut Maulana punya harapan besar untuk membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini dalam mewujudkan perekonomian islami.
“Target utamanya adalah membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga Aceh,” tutupnya. (Basri Adi)