Parlemen ASEAN untuk HAM Minta Jokowi Batalkan Omnibus Law

Parlemen ASEAN untuk HAM Minta Jokowi Batalkan Omnibus LawFoto: Gelora

JAKARTA | Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri.

Salah satunya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Sapu Jagat ini.

"APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini," kata Ketua APHR Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Kamis (15/10/20)

Omnibus Law ini sebelumnya sudah disahkan DPR pada Senin, (05/10/20) dan  Rabu, (14/10/20) UU ini sudah diserahkan DPR ke Presiden untuk segera diteken.

Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup.

Halaman12
Sumber:Glr

Komentar

Loading...