Jubir KP3 ABAS: Ini Manfaat Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan

Jubir KP3 ABAS: Ini Manfaat Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan
Jubir KP3 ABAS Wilayah Barat Selatan, Fadhli Ali. Foto: SERAMOE/JULIDA FISMA

SEURAMOE BLANGPIDIE - Ada beberapa dampak positif seandainya
pembentukan provinsi Aceh Lauser Anggara dan Aceh Barat Selatan (ALA-ABAS) bisa
terwujud, salah satunya memangkas rentang birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Jubir Komite Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selata (KP3 ABAS), Fadhli Ali melalui rilisnya yang diterima Seuramoeaceh.com, Selasa (8/10/2019).

"Seandainya pemekaran ini terjadi, dan misalnya Nagan Raya menjadi
ibukota provinsi, maka dari Nagan ke Singkil hanya 6 jam, begitu juga Nagan
Raya-Aceh Tenggara cuma sekitar 6 jam," tulisnya.

Jadi, tambah Fadhli Ali, bukan hanya masyarakat dan pemerintah lebih hemat,
juga jarak menjadi lebih dekat dan efisien.

"Ini menjadi salah satu tujuan dari pemekaran, efisien pelayanan dalam pemerintahan," imbuhnya.



Menurutnya, pemekaran Provinsi ABAS adalah suatu kebutuhan dimana pemekaran
wilayah ini akan mengcover persoalan ekonomi serta memberi dampak efisiensi
terhadap layanan pemerintah terhadap masyarakat.

"Nah, seharusnya kondisi ini yang harus mendapat perhatian kusus dari
para politisi Aceh," tutur Putra Kelahiran Abdya itu.

Dikatakan Fadhli Ali, pembentukan provinsi baru akan memberi dampak
terhadap pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur.

Kini, ada ruas-ruas jalan yang dibiayai Provinsi selesai tidak selesai
dikerjakan. Misalnya jalan Geumpang-Tutut, sekarang terlantar. Kemudian jalan
Beutong-Nagan, sekarang belum bisa dilalui dengan baik.

“Dengan terbentuknya provinsi baru tentu ruas jalan ini yang tadinya
tanggung jawab provinsi bisa menjadi tanggung jawab pusat karena statusnya
menjadi jalan nasional," jelas aktivis 98 itu.

Selain itu sebut Fadhli, ditengah terhimpitnya akses lapangan kerja bagi
masyarakat saat ini, Pemekaran Propinsi AlA ABAS menjadi salah satu solusinya.

"Provinsi baru pasti membutuhkan tenaga kerja baru, paling tidak 6
sampai 7 ribu PNS. Itu akan memberikan kesempatan yang luas terciptanya
lapangan kerja yang baru," ulasnya.

Bukan dari sektor lapangan kerja saja sebut Fadhli Ali, tapi dari sisi
politik keterwakilan suara aceh di parlemen pusat juga akan bertambah.

"Selama ini Aceh dengan jumlah penduduk 5,2 juta jiwa memiliki
keterwakilan 13 orang di DPR RI. Jika pemekaran ini terjadi, kuota anggota DPR
RI akan semakin bertambah hingga 100 persen," papar.

Namun, lanjutnya, selama ini ada resistensi maindset yang berkembang seolah
olah wacana pemekaran akan merusak sejarah.

"Padahal ini cuma asumsi saja. Daerah terluar seperti Simeulu yang
terpencil secara otomatis akselerasi pembangunannya akan cepat jika terbentuk
provinsi baru. 

Fadhli pun menegaskan ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir timur
utara Aceh dengan barat selatan sangat jelas terjadi.

"Pesisir Timur Utara ada KEK, juga ada jalan tol yang realisasinya
sekian persen, juga ada rencana pembangunan rel kereta api. Barat Selatan punya
apa? Bahkan sampai hari ini isu pembangunan terowongan gunung geurute timbul
tenggelam. Jadi menurut saya, pembentukan provinsi baru ALA ABAS sangat relevan
untuk terus diperjuangkan,"

Belum lagi kata Fadhli Ali, soal kesulitan akses antar kabupaten
bertetangga seperti hubungan antara Aceh Tenggara dengan Subulussalam.

"Kedua kabupaten ini hanya bisa terhubung dengan cara memutar ke wilayah sumatera utara. Sampai kapan hambatan aksesibilitasn ini bisa teratasi kalau terus kita menabukan diri "provinsi Aceh" tetap satu?," demikian pungkas Fadhli. (Juli Fisma).

Komentar

Loading...