Abdi Minta Pemkab Nagan Raya Menindak Tegas PT BSP

Abdi Minta Pemkab Nagan Raya Menindak Tegas PT BSP
Abdi Yusrizal, Ketua DPD PKS Nagan Raya

SEURAMOE SUKA MAKMUE - Pembuangan limbah pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan bisa dikenakan tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam Undang Undang (UU) Pencemaran Lingkungan  Hidup

Pasal 1 angka 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan, memasukkan zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan adalah pidana.

Hal itu disampaikan Abdi Yusrizal, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nagan Raya, Sabtu (20/10/2018) dalam merespons dugaan pembuangan limbah ke dalam sungai Krue Trang oleh PT BSP di desa Babah Dua.

Abdi meminta instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup menindak tegas PKS PT BSP  yang nyata-nyata diduga telah melanggar aturan yang ada. Konon lagi, tambah mantan anggota DPRK, ini persoalan limbah PT BSP adalah persoalan lama yang terus berulang.

“Saya beharap Pemkab Nagan Raya tidak tinggal diam terhadap persoalan ini dan jangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan perusahaan PT BSP,” kata Abdi.

Hingga berita ini di turunkan, Seuramoe belum berhasil meminta tanggapan Bupati Nagan Raya terkait limbah yang dibuang ke sungai Krueng Trang oleh PT BSP yang kini meresahkan masyarakat.

Sementara Humas PT BSP, Tantawi kepada Seuramoe menjelaskan, benda cair berwana hitam pekat yang dibuang ke sungai Krueng Trang itu bukan limbah tapi air bekas pencucian pabrik. (*)

Komentar

Loading...